Radar Banjarmasin – Batola

MARABAHAN - Mulai  Senin (19/11) sampai Sabtu (1/12) depan, Tim Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) akan berada di Kabupaten Barito Kuala (Batola). Tim tersebut untuk audit pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah Batola periode 2007-2012.

Ruang lingkup yang menjadi objek pemeriksaan meliputi kebijakan daerah, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan barang daerah dan pengelolaan keuangan daerah. Tim yang berjumlah sembilan orang tersebut akan melakukan audit pemeriksaan terhadap Bagian Organisasi, Hukum, Sekretariat DPRD, BKD, Bagian Umum, Keuangan, Bappeda, DPPKKD dan sebagai uji petik Dinas PU, Disdik, serta Dinkes.

Inspektur Provinsi Kalsel HM Isra Ismail, di hadapan Bupati Batola H Hasanuddin Murad, Sekdakab H Supriyono, para muspida, dan seluruh pimpinan SKPD pada Entry Briefing di Pendopo Bahalap Marabahan mengatakan, pemeriksaan akhir masa jabatan bupati ini dalam rangka melaksanakan amanat PP 79 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 24 Tahun 2007.

Berdasarkan PP Nomor 79 Tahun 2005 pada pasal 28 ayat 1 butir a, maka Inspektorat Provinsi selaku aparat pengawasan intern pemerintah melakukan pengawasan sesuai fungsi dan kewenangan melalui pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah.

Kemudian, sesuai Permendagri No 24 tahun 2007 pasal 11 ayat 2 menyebutkan pemeriksaan akhir masa jabatan bupati/walikota dilakukan dua pekan sebelum dan atau sesudah berhenti dari masa jabatan bupati/pejabat bupati/pelaksana tugas bupati dan atau walikota/pejabat walikota/pelaksana tugas walikota.

Selain itu dijelaskannya, pemeriksaan dilakukan untuk memperjelas batas tugas dan tanggung jawab kepala daerah pada saat berhenti dari jabatannya, mengoreksi dan atau memperbaiki pelaksanaan kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta untuk mengidentifikasi indikasi yang mengarah pada praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Hasanuddin mengatakan, Pemkab Batola telah melaksanakan kebijakan sebagaimana yang termuat dalam Perda Batola Nomor 35 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Batola Tahun 2007 sampai dengan 2012. Dengan visi terwujudnya Batola sebagai sentra produksi pertanian yang maju dan berdaya saing tinggi menuju terciptanya kemandirian daerah yang dirumuskan sebagai landasan proses proyeksi secara operasional guna menentukan arah program dan kegiatan pembangunan yang tiap tahun tertuang pada RKPD Batola, khususnya mulai tahun 2007-2012. (shn)