Marabahan, 2 Juli 2026 – Inspektorat Kabupaten Barito Kuala menggelar kegiatan Entry Meeting Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) SKPD Tahun 2026 sebagai langkah awal pelaksanaan evaluasi terhadap seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Inspektur Kabupaten Barito Kuala dan diikuti oleh Tim Evaluator Inspektorat serta perwakilan dari masing-masing SKPD.

Entry Meeting dilaksanakan dalam rangka menyamakan persepsi antara Tim Evaluator dengan SKPD yang akan dievaluasi, sehingga seluruh tahapan Evaluasi AKIP Tahun 2026 dapat berjalan secara efektif, objektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam arahannya, Inspektur Kabupaten Barito Kuala menegaskan bahwa Evaluasi AKIP merupakan instrumen penting dalam mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Oleh karena itu, setiap SKPD diharapkan dapat mempersiapkan dokumen pendukung secara lengkap, menyajikan data yang valid, serta memberikan dukungan penuh terhadap kelancaran proses evaluasi.

Selain itu, Inspektur juga menyampaikan bahwa evaluasi ini tidak hanya berorientasi pada penilaian semata, tetapi juga menjadi sarana pembinaan dan perbaikan berkelanjutan terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Melalui evaluasi tersebut diharapkan setiap SKPD mampu meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja yang berorientasi pada hasil serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Tim Evaluator Inspektorat memaparkan mekanisme pelaksanaan Evaluasi AKIP Tahun 2026, mulai dari ruang lingkup evaluasi, jadwal pelaksanaan, dokumen yang harus dipersiapkan oleh SKPD, hingga indikator-indikator yang menjadi fokus penilaian.

Melalui pelaksanaan Entry Meeting ini diharapkan terbangun kesamaan pemahaman antara Tim Evaluator dan seluruh SKPD, sehingga proses Evaluasi AKIP Tahun 2026 dapat terlaksana secara optimal serta menghasilkan rekomendasi yang konstruktif dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Barito Kuala.