Riksa Dana Stimulus Th.2009
Profil Kabupaten Barito Kuala

Ibukota : Marabahan

Alamat Kantor Kepala Daerah :
Jl. P. Antasari No 1 Marabahan
Telp. (0511) 4799041
Fax. (0511) 4799182, 47990392logo

Bentuk geologis wilayah Kabupaten Barito Kuala merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0,2 – 3 m dari permukaan laut. Karena merupakan dataran rendah maka hampir semua kecamatan yang ada di Barito Kuala tumbuh hutan galam yang digunakan sebagai bahan bangunan, juga terdapat tumbuhan purun sebagai bahan untuk anyaman tikar, bakul dan sebagainya. Wilayah Barito Kuala dibelah oleh sungai besar yang membentang dari selatan sebagai muara sungainya (kecamatan Tabunganen) sampai ke utara (Kecamatan Kuripan).

Dasar Pembentukan
Kabupaten Barito Kuala dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 27 Tahun 1959.

Letak Geografis
Kabupaten Barito Kuala terletak antara 114°20’50? - 114°50’18? Bujur Timur dan 2°29’50? - 3°30’18? Lintang Selatan dengan luas wilayah 2.996,96 KM², yang terbagi atas 17 kecamatan.

Batas Wilayah Administrasi
Sebelah Utara : Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Tapin
Sebelah Timur : Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin.
Sebelah Selatan : Laut Jawa.
Sebelah Barat : Kabupaten Kuala Kapuas (Prov. Kalteng)

Tampilan Buku Tamu

away
suprise... sukses atas launching web sitenya... se...

Faridil Ma'ruf
Saya sangat salut dengan kinerja anda.......

Faridil Ma'ruf
Saya sangat salut dengan kinerja anda.......

Eko Haryanto
Semoga bermanfaat untuk informasi dan komunikasi s...

Info, tanya, kritik & Saran

Loading

WP Shoutbox
Name
Website
Message
Smile
:mrgreen::neutral::twisted::arrow::shock::smile::???::cool::evil::grin::idea::oops::razz::roll::wink::cry::eek::lol::mad::sad:8-)8-O:-(:-):-?:-D:-P:-o:-x:-|;-)8)8O:(:):?:D:P:o:x:|;):!::?:

KORUPSI ADALAH PENJAJAHAN BANGSA SENDIRI

February 22nd, 2010

Salah satu alasan mengapa Indonesia didirikan adalah untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD ’45. Betapa tidak, pada masa kolonial dulu, para sejarawan ekonomi mencatat bahwa pada tahun 1928, 12% pendapatan nasional Belanda diperoleh dari Indonesia dan 1 dari 5 penduduk Belanda sangat bergantung secara finansial dari perdagangan Indonesia. Sementara pada saat yang sama, rakyat Indonesia sebagai pemilik sah atas kekayaan negeri ini hanya bisa makan, yang dalam istilah Soekarno hanya “sebonggol sehari”.

Mengapa penjajahan bisa berlangsung sangat lama dan kemelaratan terlestarikan dengan begitu luar biasa? Seorang sejarawan mengatakan “penjajahan terjadi karena ada bangsa yang mau dijajah”. Rasionalitas kita mungkin akan berkata “tidak mungkin ada bangsa didunia ini yang mau dijajah”. Tentu pernyataan ini benar bahwa tidak ada bangsa yang mau terlantar, sengsara dan lestari dalam kemelaratan dan penderitaan.

Tetapi jangan lupa, di setiap bangsa, di setiap kelompok seringkali ada pengkhianat-pengkhianat yang mau berkerjasama dengan para penjajah untuk menyengserakan bangsa sendiri. Alasannya sederhana, “toh yang sengsara orang lain, sementara saya dan keluarga bisa hidup terhormat dan berkelimpahan”. Orang-orang seperti inilah yang pada dasarnya telah menjual bangsa sendiri untuk kepentingan dan kenikmatan pribadi. Orang-orang seperti inilah yang sesungguhnya telah membantu melestarikan penjajahan. Orang-orang seperti ini biasanya memiliki kuasa atau dibuat supaya berkuasa oleh para penjajah, sehingga para penjajah tidak perlu repot-repot berhadapan dengan rakyat jajahan karena sudah ada anak negeri yang menjalankan tugas tersebut.

Read the rest of this entry »

PERPISAHAN DENGAN INSPEKTUR KABUPATEN BARITO KUALA

February 14th, 2010

Marabahahan, Insp Jika ada pertemuan pasti ada perpisahan. Pada hari kamis Tgl 11 Pebruari 2010  bertempat di Aula Inspektorat Kabupaten Barito Kuala telah diadakan perpisahan dengan Inspektur Kabupaten Barito Kuala Bp Drs. H. Amali Wajen.M.Si yang terhitung akhir bulan Desember 2009 telah purna tugas.

Kegiatan perpisahan dimulai dengan sambutan oleh Plt Inspektur Kabupaten Barito Kuala Drs. H. Khazairin yang secara struktural menjabat sebagai Sekretaris kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Irban Wilayah 1, Irban Wilayah 2 dan Irban Wilayah 3.

Selanjutnya Bp Drs. H. Amali Wajen. M.Si dalam sambutannya menyampaikan bahwa di Inspektorat Kabupaten Barito Kuala beliau menjabat efektifnya hanya tiga bulan saja dan saat ini telah mendapat tugas baru sebagai Staf Ahli DPRD Kabupaten Barito Kuala Bidang Keuangan dan APBD karena mendapatkan perpanjangan waktu pensiun dari Bupati Barito Kuala.

Ucapan terima kasih dan permohonan maaf juga beliau sampaikan jika selama betugas terdapat kesalahan maupun kekhilapan.

Acara perpisahan diakhiri dengan penyerahan cendra mata yang berasal dari karyawan/wati Inspektorat Kabupaten Barito Kuala dan selanjutnya ditutup dengan do’a yang dipimpin oleh Irban Wilayah 3 Bapak Hidayat. S PdI (Msr).

Batola Lumbung Energi Bagi Kalsel dan Nasional

February 8th, 2010

Kalimantan Post, Selasa, 02 Februari 2010 10:34

Marabahan, KP - Sumber mineral dan energi merupakan salah satu jenis Sumber Daya Alam (SDA), yang dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa kepada Negara Indonesia, termasuk juga di Kalimantan Selatan.

Kekayaan mineral dan energi yang merupakan SDA yang tidak dapat diperbaharui, tentu saja harus dimanfaatkan secara cermat dan bijaksana.

Kalsel saat ini, dikenal sebagai lumbung energi nasional yakni sebagai daerah pensuplai batubara nasional. Seperti diketahui, kebutuhan energi di masa mendatang, baik yang tidak terbatukan seperti minyak bumi, gas, dan batubara maupun yang terbatukan seperti panas bumi, air, dan lain-lain akan terus terjadi seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di tingkat regional, nasional, dan dunia.

Read the rest of this entry »

Kemenpera Salurkan DAK Perumahan Ke Pemda

February 6th, 2010

05-02-2010

Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) akan menyalurkan dana alokasi khusus (DAK) perumahan kepada pemerintah daerah (Pemda) pada 2011 mendatang. Untuk memperoleh DAK perumahan tersebut, Pemda setidaknya harus memenuhi beberapa kriteria antara lain memiliki zonasi perumahan serta peraturan daerah (Perda) Tata Ruang.

“Kami akan menyalurkan DAK Perumahan kepada Pemda pada 2011 yang akan datang,” ujar Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Suharso Monoarfa saat menjadi narasumber pada program dialog interaktif Suara Anda Metro TV di Jakarta, Kamis (4/1) malam. Pada program tersebut, hadir pula sebagai narasumber Direktur Perum Perumnas Himawan Arief Sugoto dan Pengamat Ekonomi, Firmanzah.

Menurut Menpera, penyaluran program DAK pada dasarnya merupakan upaya pemerintah pusat untuk mendorong pengembangan program perumahan bagi masyarakat di daerah. Selain itu, DAK perumahan nantinya juga mampu membantu Pemda dalam program pembiayaan pembangunan perumahan bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat berpenghasilan menengah (MBM).

Read the rest of this entry »

KPK Temukan Indikasi Penyimpangan dana DAK Depdiknas Hingga Rp 2,2 Triliun

January 25th, 2010

Rachmadin Ismail – detikNews (Jumat, 15/01/2010 17:41 WIB)

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kajian sampling terhadap pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan di Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Hasilnya cukup memprihatinkan, terdapat potensi penyimpangan dana hingga Rp 2,2 triliun.

DAK adalah program khusus dari Depdiknas untuk membantu proses rehabilitasi dan perbaikan bangunan di sekolah. Namun dalam prakteknya, ada sekolah yang masih dalam kondisi baik tetapi memperoleh bantuan.

“Terdapat 160 Kabupaten atau Kota yang tetap mendapat dana meski data teknis Depdiknas menyebutkan kabupaten atau kota tersebut tidak memiliki ruang kelas rusak. Jika dijumlahkan, total alokasi mencapai Rp 2,2 triliun,” kata Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M Jasin.

Read the rest of this entry »

Waktu dan Cuaca
Riksa Fisyk 2009
Visi
“ Terwujudnya Pengawasan yang efektif dan efisien yang mampu mendorong terciptanya Tata Pemerintahan yang baik.”
Misi

1. Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan yang Akuntabilitas dan berdasarkan prosedur operasional pengawasan
2. Mendorong terwujud pemerintahan yang baik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
3. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparat pengawasan.
4. Meningkatkan koordinasi dan menumbuhkembangkan sinergi antara lembaga pengawasan Internal Pemerintah dan Instansi terkait

Arsip Berita Lalu
Statistik Pengunjung
hit counter
Browsing Site