BPK-RI  (16/07/2010 – 15:13)

BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala tahun anggaran 2009, bertempat di BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Perwakilan, Muktini, SH, Kasubaud Kalsel I, Drs. Yohannes Manuputty, Kasubaud Kalsel II, R. Aryo Seto Bomantari, SE., MM., Ak.Kasie Kalsel IA, Muh. Khamim, S.E., M.Ak., BAP., dan Kasie Kalsel IB, Mohammad Rusydi Tuasikal, S.E., M.Ak. Sedangkan dari Kabupaten Barito Kuala, dihadiri oleh Ketua DPRD, Drs. Husain Ahmad, Bupati Kabupaten Barito Kuala, H.Hasanuddin Murad, wakil bupati, H. Sukardhi, Sekretaris Daerah, Ir. Supriyono, Kepala DPPKKD, Drs. H. Syahbana, M.si beserta jajaran stafnya. LHP yang diserahkan kepada Ketua DPRD dan Bupati Barito Kuala terdiri atas 3 Buku yaitu Buku I tentang LHP atas Laporan Keuangan yang memuat opini, Buku II tentang LHP atas Sistem Pengendalian Intern, dan Buku III tentang LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Pada pemeriksaan atas LKPD TA 2009 ini, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala memperoleh Opini Tidak Wajar. Kabupaten Barito Kuala mendapatkan opini ini selama 4 tahun berturut-turut. Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan, Muktini, S.H. ada beberapa temuan berulang ditahun ini. BPK berharap di tahun depan ada langkah perbaikan dengan adanya tindak lanjut dari pemeriksaan yang telah dilakukan. Menanggapi hal tersebut, Bupati Kabupaten Barito Kuala sudah berusaha untuk memperbaiki tapi masih belum maksimal, selain itu Bupati juga meminta saran agar laporan keuangannya bisa lebih baik lagi. Ketua DPRD menambahkan terima kasih atas penyampaian hasil pemeriksaan laporan keuangan, walaupun hasilnya Tidak Wajar, tapi dapat menjadi pelajaran untuk Kabupaten Barito Kuala dalam pembuatan laporan keuangan selanjutnya.

Penulis : Dwi Tupani

JAKARTA–MI: Pemerintah akan menjaga laju inflasi yang terjadi akibat kenaikan tarif dasar listrik (TDL) yang resmi berlaku pada 1 Juli mendatang. Pasalnya, ke

naikan TDL berpeluang mendorong kenaikan harga barang dan jasa terutama kebutuhan pokok.

“Harga-harga kebutuhan pokok itu penting kita jaga karena itu pendorong inflasi,” ujar Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di sela-sela silaturahmi Presiden dengan wartawan di Istana Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Jumat (18/6).

Menurut Hatta, sepanjang pemerintah bisa menjaga harga-harga kebutuhan pokok, laju inflasi bisa dikendalikan. Namun Hatta enggan mengungkap langkah konkret seperti apa untuk menjaga laju inflasi itu. “Adalah itu, kan kita sudah biasa menghadapi inflasi,” kata mantan Menteri Sekretaris Negara itu.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun tidak memungkiri gejolak harga akibat kenaikan TDL pasti terjadi. “Saya sampaikan tidak ada janji pemerintah untuk mencegah gejolak harga,” terangnya.

Meski demikian, kata Presiden, pemerintah tetap menjaga agar kenaikan harga tidak membumbung tinggi sedangkan pendapatan masyarakat tetap. (Tup/OL-9)

(Media Indonesia.com)

Written by Rollit    

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2010 ini akan mengalami kenaikan sekitar Rp10 miliar dibandingkan tahun 2009.

Banjarmasin, 6/1 (Antara/FINROLL Lifestyle) – Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2010 ini akan mengalami kenaikan sekitar Rp10 miliar dibandingkan tahun 2009.

Ketua Tim Manajemen BOS Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel, Daryanto Ngateno di Banjarmasin, Rabu mengatakan, tahun 2009 dana BOS untuk wilayah Kalsel sebesar Rp210 miliar sedangkan di tahun 2010 ini dana BOS tersebut sebesar Rp220 miliar.

“Peningkatan dana BOS tersebut sejalan dengan pertumbuhan jumlah siswa yang mendapatkan dana BOS di wilayah Kalsel,” katanya.

Lebih lanjut dikatakannya pihaknya telah mengusulkan sebanyak 403.428 siswa SD dan 105.091 untuk siswa SMP memperoleh dana BOS.

Read the rest of this entry »

Untuk Golongan Rumah Tangga Kecil

Jawa Post [ Selasa, 01 Juni 2010 ]

JAKARTA – Rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) pada 1 Juli nanti terus difinalkan. Saat ini, pemerintah sedang menyiapkan dua opsi kenaikan tarif setrum itu. Opsi pertama, TDL untuk daya 450-900 volt ampere (VA) dinaikkan dengan besaran di bawah 10 persen. Opsi kedua, TDL untuk golongan rumah tangga kecil tersebut tidak dinaikkan sama sekali.

”Sekarang sudah mengerucut tinggal dua opsi,” ujar Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) J. Purwono kemarin (31/5). Menurut dia, jika TDL pelanggan golongan 450-900 VA tidak dinaikkan, berarti ada konsekuensi kepada pelanggan industri.

Perhitungan ESDM, TDL untuk pelanggan industri harus naik 10-12 persen. ”Industri bisa naik sekitar 10-12 persen. Itu adalah kompensasi tidak dinaikkannya TDL pelanggan 450-900 VA,” ungkapnya.

Apa pun opsi yang diputuskan dan diajukan pemerintah, semuanya harus mendapat persetujuan DPR. Saat ini, opsi-opsi tersebut belum final dan masih perlu pembahasan. “Semuanya bisa berubah, bergantung pada dinamika pembahasan antara pemerintah dan DPR,” kata dia.

Read the rest of this entry »

26/04/2010 – 11:10

Pada hari Kamis, 22 April 2010 dilaksanakan penyerahan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan pada Kabupaten Barito Kuala oleh BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan kepada Pemerintah Daerah serta DPRD Kabupaten Barito Kuala yang bertempat di BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Hasil Pemantauan Tindak Lanjut diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan, Muktini S.H. kepada Wakil Bupati Barito Kuala, H. Sukardhi dan Ketua DPRD Barito Kuala, Drs. H. Husain Akhmad.

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan menyatakan bahwa masih ada beberapa temuan yang belum ditindaklanjuti. Hasil Pemantauan ini merupakan hasil pemantauan tindak lanjut atas temuan BPK dari tahun 2002 hingga tahun 2009. Kepala Perwakilan berharap ada komitmen bersama untuk pelaksanaan tindak lanjut ini.

Pihak Pemerintah Daerah mengatakan ada beberapa kendala dalam pelaksanaan tindak lanjut atas temuan BPK, salah satunya adalah tidak adanya mekanisme untuk penyelesaiannya sehingga temuan BPK akan terbawa terus dan tidak dapat sempurna. Wakil Bupati berharap setelah ini akan ada peningkatan dalam pelaksanaan hasil pemantauan.

Pihak DPRD berharap BPK juga dapat memberikan jalan keluar atau solusi bagi temuan-temuan yang tidak bisa ditindaklanjuti sehingga temuan-temuan tersebut tidak akan berlanjut ke tahun-tahun berikutnya. Ketua DPRD berharap dengan evaluasi dari tindak lanjut ini mudah-mudahan bisa memperbaiki tindak lanjut atas temuan BPK untuk tahun berikutnya.