Kebijakan Pensiun Dini PNS Mulai Diterapkan 2016

November 20th, 2014 Author: admin

JAKARTA – Para aparatur Sipil Negara (ASN), terutama Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus siap-siap menghadapi pensiun dini. Kebijakan ini diberlakukan bagi pegawai yang kompetensinya rendah dan tidak bisa dikembangkan lagi.

“Dalam rangka penataan struktur organisasi kepegawaian, pemerintah akan mengambil kebijakan pensiun dini. Pensiun dini akan dikenakan mulai tahun 2016, kepada pegawai yang kualitasnya rendah,” tegas Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmaja, Minggu (16/11).

Untuk menilai mana PNS yang berkualitas super, menengah, biasa,dan rendah, akan diterbitkan Surat Edaran MenPAN-RB tentang kewajiban seluruh instansi baik pusat maupun daerah melakukan uji kompetensi pegawainya. Agar hasilnya objektif, menurut Setiawan, pemerintah akan memberlakukan format baku agar pejabat pembina kepegawaian (PPK) tidak membuat rekomendasi berdasarkan like and dislike.

“Uji kompetensinya ini sangat penting karena akan dijadikan dasar penentuan klasifikasi PNS,” ujarnya.

Yang kualitas super dan menengah aman, yang kemampuan biasa harus digenjot dengan berbagai pendidikan dan pelatihan agar kompetensinya naik ke menengah. Sedangkan kualitas rendah, akan diajukan untuk dipensiunkan dini.

“Setiap PNS harus mengembangkan kualitasnya. Sebab, dalam UU ASN diwajibkan setiap aparatur memiliki kompetensi tinggi. Kalau kemampuannya stagnan dan tidak bisa berkembang meski sudah diberikan diklat, apaboleh buat PNS-nya kita pensiunkan,” terangnya.

Mengenai SE untuk kewajiban PPK melakukan uji kompetensi, menurut Setiawan, dalam waktu dekat akan dilayangkan ke seluruh instansi pusat dan daerah. Pasalnya, uji kompetensi sudah harus dilakukan mulai awal Januari 2015 dan kebijakan pensiun dini bisa dimulai setahun setelahnya.

“Jadi nanti setelah uji kompetensi dan hasilnya didapat, baru kita lakukan pensiun dini pada 2016,” pungkas Setiawan. (esy/jpnn)

www.jpnn.com

“Kemampuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah semakin baik dalam pengembangan sistem AKIP,”

October 1st, 2014 Author: admin

Jakarta (ANTARA News) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Azwar Abubakar mengatakan, hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan provinsi (AKIP) pada 2014 terus membaik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Kemampuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah semakin baik dalam pengembangan sistem AKIP,” kata Azwar di Istana Wakil Presiden Jakarta, Rabu, seperti dikutip dalam laman web Wakil Presiden.

Penilaian dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB serta disupervisi oleh Tim Independen Reformasi Birokrasi. Evaluasi tersebut didasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kementerian PAN dan RB mengadakan evaluasi setiap tahun.

Dari hasil evaluasi tersebut, Menteri PAN dan RB mengatakan bahwa kesadaran instansi pemerintah pusat menerapkan AKIP semakin tinggi, dan tingkat kepatuhan serta pertanggungjawaban kinerja pun semakin tinggi. Akuntabilitas Kinerja Kementerian/Lembaga dari tahun ke tahun semakin meningkat.

“Hal ini terlihat dari tren rata-rata nilai akuntabilitas K/Ldari tahun 2009 sebesar 46,76 sebesar 46,76 dengan kategoriC (agak kurang) dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 64,56 dengan kategori CC (cukup baik),” kata Azwar.

Pada 2014 kondisi akuntabilitas kinerja K/L dengan kategori “AA” (memuaskan) masih belum ada, kategori “A” (sangat baik) sebesar 7 K/L, Kategori “B” (baik) sebesar 42 K/L, kategori “CC” (cukup baik) sebanyak 31 K/L, kategori “C” (agak kurang) sebanyak 3 kementerian/lembaga dan kategori “D” (kurang) sudah tidak ada.

Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang mendapatkan kategori “A” adalah Kementerian Keuangan, KPK, BPK, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian PAN dan RB, BPKP, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Sementara itu, Wakil Presiden Boediono saat memberikan penghargaan kepada kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan provinsi (AKIP) 2014 mengatakan inti dari penilaian itu adalah kualitas kerja birokrasi.

Bagi instansi yang bukan langsung melayani publik, kinerja instansi itu dapat diukur dari kualitas kebijakan yang dikeluarkan. “Diperlukan indikator yang lebih menyeluruh, sehingga pemerintah mendatang dapat makin memperbaiki kinerja dan mendapatkan kemajuan dari reformasi birokrasi,” kata Wapres.

Wapres menyoroti banyaknya jenis penghargaan yang diberikan kepada instansi pemerintah seperti kemajuan reformasi birokrasi yang berkaitan dengan tunjangan kinerja dan survei kepuasan pelayanan masyarakat.

Menurut Wapres, ada baiknya berbagai penghargaan dan penilaian yang diberikan kepada kementerian/lembaga diintegrasikan atau disatukan sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Harusnya menjadi satu. Upaya seperti ini perlu dintegrasikan dan tingkatkan tujuannya yaitu perbaikan kinerja dari lembaga publik,” kata Wapres.
(M041/A029

Editor: Ruslan Burhani

Inspektorat Provinsi Periksa Batola

November 21st, 2012 Author: admin

Radar Banjarmasin – Batola

MARABAHAN - Mulai  Senin (19/11) sampai Sabtu (1/12) depan, Tim Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) akan berada di Kabupaten Barito Kuala (Batola). Tim tersebut untuk audit pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah Batola periode 2007-2012.

Ruang lingkup yang menjadi objek pemeriksaan meliputi kebijakan daerah, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan barang daerah dan pengelolaan keuangan daerah. Tim yang berjumlah sembilan orang tersebut akan melakukan audit pemeriksaan terhadap Bagian Organisasi, Hukum, Sekretariat DPRD, BKD, Bagian Umum, Keuangan, Bappeda, DPPKKD dan sebagai uji petik Dinas PU, Disdik, serta Dinkes.

Inspektur Provinsi Kalsel HM Isra Ismail, di hadapan Bupati Batola H Hasanuddin Murad, Sekdakab H Supriyono, para muspida, dan seluruh pimpinan SKPD pada Entry Briefing di Pendopo Bahalap Marabahan mengatakan, pemeriksaan akhir masa jabatan bupati ini dalam rangka melaksanakan amanat PP 79 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 24 Tahun 2007.

Read the rest of this entry »

RUU ASN Muat Pasal Pemecatan PNS Napi Korupsi

November 12th, 2012 Author: admin

“Salah satu pasal di dalam RUU ASN menyebutkan, PNS yang divonis bersalah atas kasus korupsi dan keputusannya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap harus diberhentikan dengan tidak hormat. Pemberhentian ini tidak melihat berapa banyak vonis putusannya, sedikit atau banyak tetap dipecat,” tegas Eko Prasojo di kantornya, Kamis (8/11).

Sanksi berbeda diberikan kepada PNS yang terlibat kasus pidana umum dan divonis di bawah empat tahun. Dalam RUU tersebut, PNS yang divonis bersalah dan dijatuhi hukuman hukuman di bawah empat tahun masih bisa diaktifkan kembali sebagai aparatur sipil negara setelah menjalani hukuman.

Read the rest of this entry »

Mendagri Ancam Bawasda Kolaborator Koruptor

November 12th, 2012 Author: admin

Berbicara dalam acara Rapat Koordinasi Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Jakarta, Kamis (8/11), Mendagri mengatakan, aparat innspektorat daerah yang melakukan pembiaran atas praktik korupsi sama saja bekerjasama dengan koruptor.

Menurutnya, akibat pembiaran itu pemerintah terus-menerus jadi sasaran kritik. “Saat ini pemerintah seringkali menuai kritik dari masyarakat akibat kinerja dan akuntabilitas (pertanggungjawaban) kinerja yang rendah,” katanya.

Karenanya Mendagri wanti-wanti kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk dapat lebih berperan dalam meningkatkan kualitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah. “APIP hendaknya dapat berperan efektif dalam mendeteksi, mencegah korupsi, serta bisa  memberikan solusi atas berbagai permasalahan atau penyimpangan pengelolaan anggaran pemerintah,” katanya.

Read the rest of this entry »

Tata Kelola Keuangan PTN Terbentur Tenaga

January 20th, 2012 Author: admin

Buruknya tata kelola keuangan perguruan tinggi negeri terutama disebabkan terbatasnya tenaga yang memahami persoalan keuangan. Akibatnya, setiap tahun sejumlah perguruan tinggi negeri mengalami kekeliruan administratif dalam pelaporan keuangan.
Rektor Universitas Haluoleo (Unhalu), Sulawesi Tenggara, Usman Rianse, Selasa (10/1), mengatakan, kekeliruan sistem pelaporan terutama karena terbatasnya tenaga auditor. Di Unhalu ada 11 fakultas, sedangkan auditor hanya 10 orang. “Idealnya setiap fakultas ada tiga auditor,” katanya.

Untuk mengatasi persoalan itu, pihaknya sudah menjalin kerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan pelatihan-pelatihan tenaga pengelola keuangan.

Read the rest of this entry »

BPK Adakan “Forum BPK Mendengar”

January 11th, 2012 Author: admin

Badan Pemeriksa Keuangan RI mengadakan acara “Forum BPK Mendengar” RI, pada 12 Januari 2012, di Auditorium Pusdiklat BPK Kalibata, Jakarta. Forum BPK Mendengar  merupakan sarana bagi BPK untuk mendapatkan informasi baik itu berupa saran maupun kritik terkait kinerja BPK selama ini dari berbagai pihak, yaitu dari Lembaga Perwakilan, Pemerintah Pusat dan Daerah, Lembaga Penegak Hukum, Akademisi, Profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat, serta Media Massa.
Acara yang merupakan rangkaian kegiatan dalam memperingati HUT BPK RI ke-65 ini dibuka oleh Ketua BPK RI, Hadi Poernomo serta dihadiri oleh Wakil Ketua BPK, Hasan Bisri, para Anggota BPK, para Pejabat di lingkungan BPK RI dan sebagai moderator dalam forum ini adalah Sekretaris Jenderal BPK RI, Hendar Ristriawan.

Read the rest of this entry »

Kalender
August 2017
M T W T F S S
« Nov    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
Trafik Pengunjung

Pages|Hits |Unique

  • 24 Jam Terakhir: 40
  • 1 Minggu Terakhir: 267
  • 1 Bulan Terakhir: 818
  • Sedang Online : 1
Get plugin from http://wordpress-templates-free.com
Pages
Inspektorat Barito Kuala 2012